Saturday, April 23, 2022

Undang-Undang Yang Mengatur Usaha Pembelaan Negara Adalah A Uu No 2 Tahun 2002


Undang-Undang Yang Mengatur Usaha Pembelaan Negara Adalah A Uu No 2 Tahun 2002. Dasar hukum uu 2 tahun 2002 tentang polri adalah: Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu komponen.

contoh nyata tindakan bela negara yang sesuai dengan UU No. 3 tahun
contoh nyata tindakan bela negara yang sesuai dengan UU No. 3 tahun from brainly.co.id

13 tahun 2003 adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa. Uu no 32 tahun 2002. Seluruh warga negara indonesia berhak dan berkewajiban membela negaranya sebagaimana bunyi pasal 27 ayat 3 uud 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor Vi/Mpr/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;


Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu komponen. 2, ln.2020/no.134, tln no.6516, jdih.setkab.go.id :

(Penjelasan Uu Ri No 3 Tahun 2002).


Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : Uu no 32 tahun 2002. 13 tahun 2003 adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa.

Seluruh Warga Negara Indonesia Berhak Dan Berkewajiban Membela Negaranya Sebagaimana Bunyi Pasal 27 Ayat 3 Uud 1945.


Uu ri no.3 tahun 2002 tentang pertahanan negara 3. Bentuk usaha pembelaan negara yang pertama adalah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara;

Uu No 3 Tahun 2004.


Dasar hukum uu 2 tahun 2002 tentang polri adalah: Menurut pasal 1 uu no. Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang :

Tidak Ada Hak Cipta Atas:


Uu ri no.34 tahun 2004 tentang tni. Uu ri no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara ri 4. Vi/mpr/2000 tentang pemisahan tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik.


Previous Post
Next Post

0 comments: